Perkuat Tata Kelola Kawasan Hutan, BPKH XI Yogyakarta Sosialisasi Batas Kawasan Hutan di Desa Suruh dan Kauman

Ngawi — Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta bekerja sama dengan lintas instansi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan pada Kamis, 20 Agustus 2026. 

Berlokasi di Kantor Desa Suruh, Kecamatan Bringin, dan Kantor Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, kegiatan ini berlangsung kooperatif, kondusif, dan interaktif.

Baca juga: Customer Service BRI Unit Raden Saleh Berikan Pelayanan Cepat dan Humanis kepada Nasabah

Acara ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Kasubag BPKH XI Doni Septiyono, Kasi TKUK CDK Madiun Rogi W., serta Kepala Seksi Madya Perencanaan SDH & Pengembangan Bisnis Perhutani KPH Ngawi Didik Warsono. 

Turut hadir jajaran BAPPEDA Kabupaten Ngawi, Kapolsek dan Danramil Bringin serta Widodaren, Pemerintah Desa Suruh dan Kauman, pengurus KTH Cipto Wono Lestari dan KTH Sumber Wono Mukti, serta perwakilan masyarakat setempat.

Baca juga: BRI BO Rangkasbitung Edukasi Prajurit Yon TP 840 Golok Sakti tentang Pengelolaan Keuangan dan Solusi Perbankan

Melalui kegiatan ini, masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fungsi hutan, mekanisme pengukuhan kawasan, hingga regulasi pemanfaatan lahan.

BPKH XI Yogyakarta menghimbau masyarakat bersama-sama menjaga pal batas kawasan hutan yang telah terpasang agar tidak merusak atau menggeser posisinya.

Baca juga: BRI Region 7 Jakarta 2 dan RS Mitra Keluarga Tandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Layanan Perbankan

Usulan lahan garapan padi masyarakat yang telah berjalan lebih dari 5 tahun diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial sesuai Permen LHK No. 07 Tahun 2021, bukan lewat pelepasan kawasan hutan.

Permohonan sertifikat tanah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan diimbau diajukan ke BPKH XI Yogyakarta untuk ditelaah dan diverifikasi lapangan melalui aplikasi SIGAP (dapat diunduh via Playstore).

Baca juga: Dedikasi Teller BRI Unit Pondok Cabe: Hadirkan Pelayanan Cepat, Ramah, dan Setulus Hati

Sedangkan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Madiun menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pengrusakan atau pencurian terhadap aset Perhutani di lokasi KHDPK yang telah mengantongi SK Perhutanan Sosial.

Peningkatan kualitas jalan di alur kawasan hutan wajib mengacu pada regulasi Permen LHK No. 07 Tahun 2021. Pihak CDK Madiun siap memberikan bimbingan teknis terkait proses pengusulannya.

Baca juga: BRI BO Rangkasbitung Peringati Hari Lahir Pancasila, Perkuat Nilai Kebangsaan dalam Pelayanan Perbankan

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan Peta Pelepasan Kawasan Hutan Bagian Hutan Kedawak oleh BPKH XI Yogyakarta kepada dua kepala desa yaitu:

Kepala Desa Suruh (Kec. Bringin), lahan seluas 150.829 m 2, di Petak 98 RPH Suruh BKPH Kedawak Selatan.

Kepala Desa Kauman (Kec. Widodaren), lahan seluas 17.000 m 2, di Petak 4B LDTI (area pemakaman berdasarkan Evapot 2025 seluas 1, 0 Ha). 

Penyerahan peta ini menjadi langkah konkret dalam menjamin kepastian hukum tata guna lahan bagi masyarakat setempat.@Red.